LAMPIRAN XXII.B

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR        TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

 

 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBAGIAN, SUB KOORDINATOR, KEPALA UPTD, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA UPTD DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL

 

1.         NAMA JABATAN :  DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

A.  TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a.          Penetapan rencana kerja;

b.         Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

c.          Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

d.         Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

e.          Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

f.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

g.          Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

h.         Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

 

 

 

B.  URAIAN TUGAS :

a.          Merumuskan dan menetapkan perencanaan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.         Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

c.          Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

d.         Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

e.          Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang ditetapkan;

f.           Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;

g.          Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

h.         Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

i.           Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;

j.           Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

k.          Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;

l.           Membina pengelolaan aset dinas;

m.        Membina pemungutan retribusi dinas;

n.         Membina UPTD;

o.         Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

p.         Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

q.         Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

r.          Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, UKM dan ESDM;

s.          Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

C.  TANGGUNG JAWAB:

a.        Tersusunnya perencanaan Dinas;

b.        Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

c.        Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

d.        Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

e.        Terbinanya UPTD di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

f.         Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan;

g.        Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

h.        Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

 

2.             NAMA JABATAN  :    SEKRETARIS

A.      TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a.        Perumusan    kebijakan    umum    dan    teknis    kesekretariatan/ ketatausahaan;

b.        Pengkoordinasian   penyiapan   bahan   penyusunan   perencanaan Dinas;

c.        Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;

d.        Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

e.        Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;

f.         Pengkoordinasian   penyiapan   bahan   penyusunan   laporan   dan evaluasi penyelengaraan tugas Dinas;

g.        Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

h.        Pengendalian,    evaluasi    dan    pelaporan    pelaksanaan    urusan kesekretariatan.

 

B.      URAIAN TUGAS   :

a.        Menyusun rencana kerja;

b.        Merumuskan    kebijakan     umum      dan       teknis      operasional kesekretariatan/ketatausahaan;

c.        Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan rencana kerja Dinas;

d.        Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

e.        Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

f.         Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g.        Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h.        Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

i.          Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

j.          Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

k.        Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi birokrasi, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

l.          Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

m.      Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

n.        Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;

o.        Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

p.        Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

q.        Melaksanakan   pengendalian,   evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;

r.         Melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   Atasan   sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C.       TANGGUNG JAWAB :

a.        Tersedianya rencana kerja sekretariat;

b.        Kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja dinas;

c.        Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis dinas;

d.        Kelancaran   dan   keteraturan   pelaksanaan   urusan,   tugas,   dan pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;

e.        Ketepatan   distribusi   tugas   dan   pemberian   motivasi   kepada bawahan;

f.         Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

g.        Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat.

 

3.    SUB KOORDINATOR KOMPONEN UNSUR PERENCANAAN

A.  TUGAS DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan manajemen informasi Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Perencanaan mempunyai fungsi:

a.          Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Penelaahan   data   sebagai   bahan   perumusan   kebijakan   teknis perencanaan;

c.          Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dinas;

d.         Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;

e.          Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

f.           Pelaksanaan pengembangan sistem informasi Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;

g.          Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi

h.         Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan.

 

 

B.  URAIAN TUGAS :

a.          Menyusun rencana dan program kegiatan Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.         Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.          Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.         Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e.          Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

f.           Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

g.          Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

h.         Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing, subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

i.           Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j.         Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

k.          Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian, sub koordinator, dan UPTD;

l.           Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;

m.        Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, sub koordinator dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);

n.         Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o.         Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dan manajemen informasi dinas;

p.         Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Perencanaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

q.         Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r.          Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

s.          Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

t.           Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya;

 

C.  TANGGUNG JAWAB :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Keterediaan kebenaran data bahan rumusan dan kebijakan teknis perencanaan Dinas;

c.          Kelancaran dan ketepatan penyusunan perencanaan Dinas;

d.          Ketepatan    distribusi    tugas    dan    pemberian    motivasi kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; dan

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Perencanaan.

 

4.    NAMA JABATAN       :         KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

A.TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala   Subbagian   Keuangan   mempunyai   tugas   pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.          Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Penelaahan   data   sebagai   bahan   perumusan   kebijakan   teknis pengelolaan keuangan dinas;

c.          Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

d.          Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

e.          Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan Dinas;

f.           Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

 

B. URAIAN TUGAS :

a.          Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.          Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.          Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.          Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e.          Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

f.           Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

g.          Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

h.          Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Keuangan;

i.            Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

j.            Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

k.          Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

l.            Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

m.        Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;

n.          Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

o.          Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;

p.          Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;

q.          Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

r.           Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s.           Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

t.           Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u.          Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

C. TANGGUNG JAWAB :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Ketersediaan kebenaran data bahan rumusan dan kebijakan teknis perencanaan Dinas;

c.        Kelancaran   dan   ketepatan   pelaksanaan   pengelolaan   keuangan Dinas;

d.       Ketepatan    distribusi    tugas    dan    pemberian    motivasi    kepada bawahan;

e.        Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; dan

f.         Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

 

5.    NAMA JABATAN       :         KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A.      TUGAS DAN FUNGSI                :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.          Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Penelaahan   data   sebagai   bahan   perumusan   kebijakan   teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

c.          Pengelolaan urusan ketatausahaan;

d.          Pengelolaan administrasi kepegawaian;

e.          Pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;

f.            Pengelolaan kearsipan Dinas;

g.          Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

h.          Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

B.      URAIAN TUGAS     :

a.          Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.         Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c.          Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.         Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e.          Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

f.           Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

g.          Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

h.         Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

i.           Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi birokrasi, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

j.           Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k.          Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

l.           Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

m.        Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

n.         Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/ bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

o.         Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;

p.         Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

q.         Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

r.          Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

s.          Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

t.           Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagaiwujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

u.         Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

v.          Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

C. TANGGUNG JAWAB :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Ketersediaan kebenaran data bahan rumusan dan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

c.          Kelancaran   dan   keteraturan   pelaksanaan   urusan,   tugas,   dan pelayanan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

d.          Ketepatan    distribusi    tugas    dan    pemberian    motivasi    kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

 

6.        NAMA JABATAN   :   KEPALA BIDANG KOPERASI

A.     TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, fasilitasi izin usaha, pemberdayaan, penilaian kesehatan, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Untuk   melaksanakan    tugas    tersebut,    Kepala    Bidang   Koperasi mempunyai fungsi :

a.        Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi;

b.       Pengoordinasian dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koperasi;

c.        Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi Izin Usaha, Pemberdayaan, Penilaian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

d.       Pengelolaan dan Fasilitasi Program di Bidang Koperasi;

e.        Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang koperasi;

f.         Pelaksanaan administrasi di Bidang Koperasi;

g.        Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang koperasi.

 

B.      URAIAN TUGAS   :

a.        Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;

b.       Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.        Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data

/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.       Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e.        Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

f.         Mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;

g.        Mengoordinasikan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi;

h.       Mengoordinasikan Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

i.         Mengoordinasikan Pelaksanaan Fasilitasi Izin Usaha Operasional Koperasi;

j.         Mengoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi;

k.        Mengoordinasikan Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

l.         Mengoordinasikan Pelaksanaan kegiatan dengan instansi/lembaga lain dalam pendidikan, pelatihan, penilaian kesehatan, fasilitasi izin usaha operasional, pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

m.      Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan lingkup tugas bidang koperasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

n.       Menyelia    Pelaksanaan    Tugas    Bidang    dengan    mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;

o.       Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

p.       Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;

q.       Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

r.        Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;

s.        Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

t.         Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

u.       Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjaaban dan bahan rencana yang akan datang;

v.        Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

 

C.      TANGGUNG JAWAB   :

a.        Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja;

b.       Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;

c.        Kelancaran   dan   keteraturan   pelaksanaan   urusan,   tugas,   dan pelayanan bidang koperasi

d.       Ketepatan   distribusi    tugas   dan   pemberian   motivasi    kepada bawahan;

e.        Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi

f.         Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang koperasi

 

 

 

 

7.               SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

A.     TUGAS DAN FUNGSI

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

 

B.      URAIAN TUGAS   :

a.        Menyusun rencana kerja Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi. berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.       Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.        Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penataan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;

d.       Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e.        Melakukan pelayanan administrasi dan pelaporan pelayanan izin usaha Simpan Pinjam, pendidikan pelatihan dan pemberdayaan Koperasi;

f.         Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

g.        Menyiapkan bahan updating data base kelembagaan koperasi;

h.       Menyiapkan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Koperasi, Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi;

i.         Melakukan Pembinaan, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi;

j.         Melakukan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;

k.        Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi akses permodalan dan usaha koperasi;

l.         Melakukan pelayanan administrasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha koperasi dengan Badan Usaha lainnya;

m.      Melakukan   monitoring   dan   evaluasi   terhadap   pengembangan usaha koperasi;

n.       Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

o.       Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

p.       Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

q.       Mengawasi dan memotivasi bawahan guna meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

r.        Melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

s.        Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

t.         Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

u.       Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

v.        Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

w.      Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C.      TANGGUNG JAWAB   :

a.        Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.       Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan koperasi;

c.        Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi;

d.       Ketepatan    distribusi    tugas     dan     pemberian     motivasi     kepada bawahan;

e.        Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.         Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

 

8.                  SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR PENGAWASAN, PEMERIKSANAAN DAN PENILAIAN KOPERASI.

A.  TUGAS DAN FUNGSI

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi.

 

B.URAIAN TUGAS   :

a.          Menyusun rencana kerja Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.         Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.          Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi;

d.            Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e.             Melakukan pelayanan administrasi dan pelaporan bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi;

f.              Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengawasan lingkup tugas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

g.             Menyiapkan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi operasional kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi;

h.            Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan penerapan sanksi bagi koperasi;

i.              Melakukan Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi;

j.              Melakukan Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;

k.             Melakukan Penilaian kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi;

l.              Menerapkan Sanksi berdasarkan hasil Penilaian Kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi;

m.           Mengusulkan Penghargaan berdasarkan hasil Penilaian Kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi;

n.            Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

o.            Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

p.            Mengawasi dan memotivasi bawahan guna meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitaskinerja;

q.            Melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

r.             Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

s.             Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

t.              Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

u.            Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

v.             Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C.  TANGGUNG JAWAB

a.  Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi;

c.    Kelancaran    dan    keteraturan    Pengawasan,    Pemeriksaan,    dan Penilaian Koperasi;

d.   Ketepatan    distribusi    tugas    dan    pemberian    motivasi    kepada bawahan;

e.    Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.     Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi.

 

9.                  NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A.   TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UKM dan pengembangan UKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang UKM mempunyai fungsi :

a.     Perumusan kebijakan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;

b.     Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di usaha mikro kecil menengah;

c.      Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang usaha mikro kecil menengah;

d.     Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang usaha mikro kecil menengah;

e.      Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang usaha mikro kecil menengah;

f.     Pelaksanaan administrasi di bidang usaha mikro kecil menengah;

g.      Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang usaha mikro kecil menengah.

 

B.      URAIAN TUGAS

a.       Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;

b.      Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.       Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.      Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e.       Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan UKM;

f.        Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan sektor informal;

g.       Mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan UKM, serta menyajikan alternative pemecahannya

h.      Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;

i.        Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

j.        Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;

k.       Mengkordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja LaporanKinerja (LKj), LKPJ,LPPD, dan laporan kedinasan lainnnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

l.        Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;

m.     Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;

n.      Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan wewenangnya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

o.      Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

p.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

 

C.      TANGGUNG JAWAB

a.          Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang UKM;

c.          Kelancaran   dan   keteraturan    pelaksanaan   urusan,   tugas,   dan pelayanan bidang UKM;

d.         Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi ;

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang UKM;

 

10.              SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR     PEMBERDAYAAN UKM

A.    TUGAS DAN FUNGSI

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang UKM dalam melakukan pemberdayaan UKM. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang UKM dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

 

B.     URAIAN TUGAS

a.       Menyusun rencana kerja Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan Renstra, Renja dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.      Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.       Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal;

d.      Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kerja;

e.       Melakukan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dan sektor informal ;

f.        Melakukan bimbingan teknis usaha bagi UKM dan sektor informal;

g.       Melakukan fasilitasi akses permodalan bagi UKM dan sektor informal;

h.      Melakukan bimbingan teknis manajemen UKM dan sektor informal;

i.         Melakukan fasilitasi kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta;

j.        Melakukan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;

k.       Melakukan   koordinasi   dan   sinkronisasi   dengan   para   pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;

l.        Melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan UKM;

m.     Melakukan          pembinaan   dan    fasilitasi      pengembangan      sumber daya manusia UKM;

n.      Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UKM;

o.      Melakukan pembinaan dan fasilitasi legalisasi UKM;

p.      Melakukan pembinaan dan fasilitasi perlindungan hukum (HAKI) atas produk UKM;

q.      Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan pemberdayaan sektor informal dan pedagang kaki lima serta asongan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

r.       Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

s.       Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

t.        Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk meningkatan kualitas pelayan publik;

u.      Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

v.       Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

w.     Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier,serta kualitas kinerja;

x.       Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;

y.       Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan wewenangnya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

z.       Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

 

C.   TANGGUNG JAWAB

a.         Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Ketersedian dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan UKM;

c.         Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pemberdayaan UKM;

d.         Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

e.         kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi pengembangan UKM;

f.          Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan UKM.

 

11.        SUB KOORDINATOR KELOMPOK  UNSUR PENGEMBANGAN        USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A.TUGAS DAN FUNGSI                        :

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang UKM dalam melakukan pengembangan UKM, Sektor Informal, Pedagang Kaki Lima, dan Asongan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengembangan UKM mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang UKM dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengembangan UKM.

 

B.URAIAN TUGAS   :

a.          Menyusun rencana kerja Pengembangan UKM berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.         Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.          Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

d.         Melakukan bimbingan teknis usaha bagi UKM meliputi pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain;

e.          Melakukan fasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro dan sektor informal;

f.           Melakukan bimbingan teknis manejemen usaha mikro dan sektor informal ;

g.          Melakukan fasilitasi dan mediasi kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta;

h.         Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan sektor informal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i.           Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

j.           Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

k.          Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

l.           Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

m.        Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

n.         Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

o.         Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

p.         Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

q.         Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

r.          Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

 

C. TANGGUNG JAWAB

a.          Kebenaran   dan   keakuratan   data   sebagai   bahan   penyusunan rencana kerja;

b.         Ketersediaan  dan   kebenaran   data   sebagai   bahan   perumusan kebijakan teknis Pengembangan UKM;

c.          Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan PengembanganUKM;

d.         Ketepatan   distribusi   tugas   dan   pemberian   motivasi   kepada bawahan;

e.          kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi ;

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengembangan UKM;

 

12.    NAMA JABATAN       :     KEPALA BIDANG SARANA DISTRIBUSI DAN

PERIZINAN PERDAGANGAN

A.   TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Sarana Distribusi Dan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM mempunyai fungsi :

a.          Perumusan kebijakan di bidang Sarana Distribusi Dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

b.         Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

c.          Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

d.         Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

e.          Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

f.           Pelaksanaan   administrasi      di   Bidang   Sarana   Distribusi   dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

g.          Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;

 

 

B.   URAIAN TUGAS :

a.          Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;

b.         Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c.          Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

d.         Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e.          Mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

f.           Mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;

g.          Mengoordinasikan pengelolaan perizinan dan pendaftaran perusahaan;

h.         Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

i.           Mengoordinasikan pelaksanaan  pengendalian dan pengawasan bidang   sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

j.           Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan teknis bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

k.          Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan            teknis      dan administratif pemberdayaan bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;

l.           Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan teknis dan administratif penataan pasar;

m.        Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan bidang sarana distribusi, perizinan perdagangan ESDM, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

n.         Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas.

o.         Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

p.         Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif

q.         Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

r.          Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;

s.          Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

t.           Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan;

u.         Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

v.          Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

 

C.  TANGGUNG JAWAB:

a.         Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Ketepatan    bahan    perumusan    kebijakan    umum    dan    teknis operasional pengelolaan pasar;

c.         Kelancaran dan keteraturan bidang sarana distribusi dan perizianan perdagangan;

d.         Ketepatan      distribusi    tugas   dan pemberian   motivasi      kepada bawahan;

e.        Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.        Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM.

 

13.              SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

A.     TUGAS DAN FUNGSI                    :

Sub Koordinator Komponen Unsur Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Distribusi dan perizinan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

 

B.      URAIAN TUGAS         :

a.        Menyusunan rencana kerja Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan berdasarkan Renstra,Renja,dan sumber data untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.       Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.        Melakukan pengumpulan pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis operasional Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

d.       Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kerja;

e.        Melakukan kegiatan pemeliharaan, perbaikan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan;

f.         Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

g.        Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis penggunaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

h.       Melakukan peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan;

i.         Melakukan penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

j.         Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;

k.        Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa,mebimbing,dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

l.         Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan untuk pelaksanaan tugas;

m.      Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik;

n.       Melaksanakan pengedalian,monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan relisasinya untuk mengetahui tingkat capaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

o.       Menyelia penyiapan bahan penyusunan lapoan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dn laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

p.       Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta kualitas kinerja;

q.       Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang sarana distribusi perdagangan;

r.        Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

s.        Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

t.         Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dengan penuh tanggungjawab.

 

C.      TANGGUNG JAWAB :

b.   Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

c.   Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

d.   Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

e.   Ketepatan     pelaksanaan     Peningkatan     Sarana     Distribusi Perdagangan;

f.   Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;

g.   Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

 

 

 

14.    SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

A.       TUGAS DAN FUNGSI                      :

Sub Koordinator Kelompok Unsur Perizinan dan pendaftaraan perusahaan Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan dalam melakukan pengelolaan perizinan dan pendaftaran Perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perizinan dan Pendaftaraan Perusahaan.

 

B.        URAIAN TUGAS :

a.        Menyusun rencana kerja Perizinan dan Pendaftraan Perusahaan berdasarkan Renstra,Renja,dan sumber data untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.       Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.        Melakukan pengumpulan pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis operasional perizinan dan pendaftaran Perusahaan;

d.       Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kerja;

e.        Melakukan pengelolaan data dan informasi, perizinan perusahaan dan pendaftaran Perusahaan;

f.         Melakukan perencanaan dan pengembangan kelembagaan, pembinaan iklim usaha dan pemantapan keterkaitan antara dunia usaha;

g.        Melakukan pemantuan dan penyusunan perkembangan pelaksanaan perizinan dan pendaftaran Perusahaan serta ESDM;

h.       Melakukan koordinasi pengawasan dan penindakan atas pelanggaran perizinan dan wajib daftar Perusahaan.

i.         Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

j.         Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan untuk pelaksanaan tugas;

k.        Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perizinan dan Pendaftaran perusahaan;

l.         Melaksanakan pengedalian,monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan relisasinya untuk mengetahui tingkat capaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

m.      Menyelia penyiapan bahan penyusunan lapoan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dn laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

n.       Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja,pengembangan karier serta kualitas kinerja;

o.       Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

p.       Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

q.       Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

r.        Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dengan penuh tanggung jawab.

 

C.        TANGGUNG JAWAB     :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan pendaftaran perusahaan;

c.          Kelancaran    dan    keteraturan     pelaksanaan    perizinan    dan pendaftaran perusahaan;

d.          Ketepatan   distribusi   tugas   dan   pemberian   motivasi   kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.           Ketepatan     dan     keefektifan     pengendalian     dan     evaluasi pelaksanaan tugas perizinan dan Pendaftaran Perusahaan serta ESDM.

 

15.     NAMA JABATAN :        KEPALA      BIDANG      PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

A.TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan, pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri dan stabilisasi harga barang pokok dan barang penting. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :

1.            Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Perdagangan;

2.            Pengkoordinasiaan    dan    pelaksanaan    kebijakan    di    bidang pengembangan perdagangan;

3.            Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;

4.            Pengelolaan   dan   fasilitasi   program   di   bidang   pengembangan perdagangan;

5.            Pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    program    di    bidang pengembangan perdagangan;

6.            Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan perdagangan;

7.            Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan     oleh   atasan  di   bidang pengembangan perdagangan;

 

A.                    URAIAN TUGAS :

a.        Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, Usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;

b.       Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit yang ada dan skala prioritas untuk pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.        Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis operasional;

d.       Mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kerja;

e.        Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi maupun pengembangan ekspor, pemasaran produk dalam negeri, stabilitas harga barang pokok dan barang penting;

f.         Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan ekspor, pemasaran produk dalam negeri, stabilitas harga barang pokok dan barang penting;

g.        Menganalisa dan mengevaluasi data serta bahan bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa di Bidang Pengembangan Perdagangan;

h.       Mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perdagangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i.         Menyelia pelaksanaan bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;

j.         Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

k.        Melaksanakan pengedalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;

l.         Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan lapoan Kinerja (LKj),LKPJ,LPPD dn laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

m.      Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, serta pengembangan karier;

n.       Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

o.       Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

p.       Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

q.       Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dengan penuh tanggungjawab.

 

 

C. TANGGUNG JAWAB      :

a.        Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja;

b.       Ketepatan     bahan     perumusan     kebijakan     teknis     urusan perdagangan;

c.        Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan     tugas   dan   pelayanan urusan perdagangan;

d.       Ketepatan   distribusi   tugas   dan   pemberian   motivasi   kepada bawahan;

e.        Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.         Ketepatan dan keefektifan pengedalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang  Pengembangan Perdagangan;

 

16.     SUB KOORDINATOR KOMPONEN UNSUR PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

A.   TUGAS DAN FUNGSI :

Sub Koordinator komponen unsur pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan perdagangan dalam melakukan pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub koordinator komponen unsur pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri berfungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri.

 

B.   URAIAN TUGAS :

a.      Menyusunan rencana kerja Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri berdasarkan Renstra,Renja,dan sumber data untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.       Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.        Melakukan pengumpulan pengolahan dan penelaahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis operasional pengembangan Ekspor dan pemasaran produk dalam negeri;

d.      Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kerja;

e.        Melakukan kegiatan pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri;

f.       Melakukan bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor dan import;

g.        Melakukan promosi dan mediasi pemasran produk Dalam Negeri baik dengan lokal, regional, nasional dan luar negeri;

h.       Melakukan identifikasi dan analisa potensi ekspor produk unggulan daerah;

i.        Melakukan penyebaran data dan informasi pasar luar negeri/ ekspor kepada dunia usaha/pelaku usaha;

j.         Melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan temu usaha, kemitraan, permodalan, peningkatan teknologi, diversifikasi produk, sertifikasi ISO untuk menghadapi pasar global;

k.        Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemasaran produk dalam negeri;

l.         Menyusun program dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana pemasaran produk/promosi;

m.      Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pemasaran produk dalam negeri;

n.       Melaksanakan pengelolaan peningkatan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri di Sentra;

o.      Mengembangkan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala daerah yang mendukung ekspor;

p.      Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan Ekspor dan pemasaran produk dalam negeri serta menyajikan alternatif pemecahannya;

q.       Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

r.        Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan untuk pelaksanaantugas;

s.        Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik;

t.         Melaksanakan pengedalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan relisasinya untuk mengetahui tingkat capaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

u.       Menyelia penyiapan bahan penyusunan laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dan laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

v.        Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta kualitas kinerja;

w.      Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

x.        Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

y.        Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dengan penuh tanggung jawab.

 

C.      TANGGUNG JAWAB :

a.     Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.     Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

c.     Kelancaran dan keteraturan Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

d.     Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

e.     Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri;

f.      Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

 

17.              SUB KOORDINATOR KELOMPOK UNSUR STABILISASI HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING

A.        TUGAS DAN FUNGSI :

Sub Koordinator Kelompok Unsur Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melakukan Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting.

 

B.     URAIAN TUGAS :

a.      Menyusunan rencana kerja Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.      Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional berdasarkan skala prioritas untuk pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.      Melakukan pengumpulan pengolahan dan penelaahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan umum dan teknis operasional Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting;

d.      Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kerja;

e.      Melakukan kegiatan monitoring harga kebutuhan pokok dan barang  penting;

f.       Melakukan kegiatan monitoring pengadaan dan penyaluran/distribusi dan persediaan (stock) barang kebutuhan pokok, dan barang penting;

g.      Melakukan pemantauan dan pengawasan persediaan barang bersubsidi;

h.       Melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi barang bersubsidi;

i.        Melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI);

j.        Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;

k.      Menyusun program dan petunjuk teknis dibidang Stabilisasi barang pokok dan barang penting;

l.         Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Stabilisasi Harga barang pokok dan barang penting serta menyajikan alternatif pemecahannya;

m.      Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

n.      Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan untuk pelaksanaan tugas;

o.      Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan untuk peningkatan pelayananpublik;

p.      Melaksanakan pengedalian,monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan relisasinya untuk mengetahui tingkat capaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

q.      Menyelia penyiapan bahan penyusunan lapoan Kinerja (LKj),LKPJ,LPPD dn laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

r.       Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja,pengembangan karier serta kualitas kinerja;

s.       Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

t.         Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

u.      Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

v.        Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

 

C.TANGGUNG JAWAB :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting;

c.          Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting;

d.         Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting.

 

18.         NAMA JABATAN   : KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL

A.       TUGAS DAN FUNGSI

Kepala UPTD Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan UPTD Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

a.          Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kemetrologian;

c.          Penyediaan data dan pusat informasi kemetrologian;

d.          Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;

e.          Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal.

 

B.  URAIAN TUGAS

a.      Menyusun rencana kerja UPTD Metrologi Legal;

b.     Melakukan pemelihaaan standar kerja dan ketertelusuran perlengkapannya;

c.      Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera;

d.        Menyusun rencana/program tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar,  timbang dan perlengkapannya (UTTP);

e.         Melaksanakan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);

f.          Melaksanakan     monitoring    dan    evaluasi     serta     pelaporan pelaksanaan tugas;

g.        Melaksanakan    penyuluhan,    pengamatan,    pengawasan    dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;

h.        Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang metrologi legal;

i.          Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan UPTD Metrologi Legal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

j.          Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan proporsi masing-masing;

k.        Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan UPTD Metrologi Legal;

l.          Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di UPTD Metrologi Legal;

m.      Memberikan pembinaan, motivasi dan penilaian kepada bawahan guna  meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

n.        Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan UPTD Metrologi Legal berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

o.        Membuat bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di UPTD Metrologi Legal;

p.        Membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

q.        Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C.        TANGGUNG JAWAB    :

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Ketersediaan       dan           kebenaran    data    sebagai      bahan perumusan                    program pengelolaan kemetrologian;

c.          Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan pengelolaan kemetrologian;

d.          Ketepatan   distribusi   tugas   dan   pemberian   motivasi   kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.           Ketepatan     dan     keefektifan     pengendalian     dan     evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal.

 

19.    NAMA JABATAN :         KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR WILAYAH KELAS A

A.   TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar, dan pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;

1.     UPTD PASAR WILAYAH I, membawahi :

1)    Pasar Trayeman;

2)    Pasar Balamoa;

3)    Pasar Pangkah;

4)    Pasar Jatilaba;

5)    Pasar Hewan Curug;

2.     UPTD PASAR WILAYAH II, membawahi;

1)    Pasar Pepedan;

2)    Pasar Kemantran;

3)    Pasar Mejasem;

4)    Pasar Suradadi;

5)    Pasar Jatipurwo;

3.     UPTD PASAR WILAYAH III;

1)    Pasar Banjaran;

2)    Pasar Adiwerna;

3)    Pasar Kedungsukun;

4)    Pasar Pesayangan;

5)    Pasar Kupu;

4.     UPTD PASAR WILAYAH IV, membawahi;

1)    Pasar Lebaksiu;

2)    Pasar Balapulang;

3)    Pasar Margasari;

4)    Pasar Banjaranyar;

5)    Pasar Kesambi;

5.     UPTD PASAR WILAYAH V, membawahi

1)    Pasar Cerih;

2)    Pasar Bojong;

3)    Pasar Bumijawa;

4)    Pasar Simpar;

5)    Pasar Jatinegara;

6)    Pasar Jejeg;

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi :

a.          Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan UPTD Pasar;

c.          Pelaksanaan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar;

d.          Pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya;

e.          Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar;

f.           Pengendalian,     evaluasi     dan     pelaporan     pelaksanaan     tugas pengelolaan UPTD Pasar.

 

B.   URAIAN TUGAS :

a.          Melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.         Melakukan   pengolahan   dan   penelaahan   data   sebagai   bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan UPTD pasar;

c.          Melakukan bimbingan dan pembinaan pada pasar-pasar di wilayah kerjanya;

d.         Melakukan   bimbingan   dan   pembinaan   kepada   pedagang   dan pengguna jasa pasar lainnya pada pasar-pasar di wilayah kerjanya;

e.          Melakukan   pengawasan   dan   pengendalian   teknis   pemungutan pendapatan pasar di wilayah kerjanya;

f.           Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis penempatan pedagang dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya;

g.          Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar pada di wilayah kerjanya;

h.         Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan UPTD pasar, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i.           Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan proporsi masing-masing;

j.           Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan UPTD pasar;

k.          Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di UPTD pasar;

l.           Memberikan pembinaan, motivasi dan penilaian kepada bawahan guna  meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

m.        Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan UPTD pasar berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

n.         Membuat bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di UPTD pasar;

o.         Membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

p.         Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C.  TANGGUNG JAWAB:

a.          Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.          Ketersediaan dan    kebenaran   data   sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan UPTD pasar;

c.          Kelancaran dan keteraturan pengelolaan UPTD pasar;

d.          Ketepatan    distribusi    tugas    dan    pemberian    motivasi    kepada bawahan;

e.          Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f.           Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Pasar.

 

20.           NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD

A.    TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

a.        Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.       Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;

c.        Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;

d.       Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD.

B.    URAIAN TUGAS :

a.        Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b.       Melakukan   koordinasi   pelaksanaan   kegiatan   ketatausahaan   di UPTD;

c.        Melakukan   pengelolaan   urusan   rumah   tangga,   perlengkapan, humas dan protol UPTD;

d.       Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;

e.        Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD;

f.         Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD, serta menyajian alternatif pemecahannya;

g.        Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

h.       Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan UPTD;

i.         Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di UPTD;

j.         Memberikan pembinaan, motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

k.        Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan UPTD berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

l.         Membuat bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di UPTD;

m.      Membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

n.       Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C.      TANGGUNG JAWAB:

a.        Tersedianya bahan penyusunan recana kerja UPTD;

b.       Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;

c.        Terlaksananya kegiatan ketatausahaan di UPTD;

d.       Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha UPTD;

e.        Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

 

21.         NAMA JABATAN   :         KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok   jabatan  fungsional   mempunyai   tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok   jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

TATA KERJA  :

a.          Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b.         Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar  satuan organisasi sesuai dengan tugas masing- masing;

c.          Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.         Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;

e.          Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Sub Koordinator, Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;

f.           Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dari bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;

g.          Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang koperasi, UKM dan pasar, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi- instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

 

 

 

BUPATI TEGAL,

 

 

 

   UMI AZIZAH